Beranda Post Qanun Aceh Perbolehkan Polisi Hutan Bawa Senjata Api saat Patroli

Qanun Aceh Perbolehkan Polisi Hutan Bawa Senjata Api saat Patroli

35
SHARE
Qanun Aceh Perbolehkan Polisi Hutan Bawa Senjata Api saat Patroli

Ilustrasi senjata api Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Banda Aceh (FA) --- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan qanun tentang pengelolaan satwa liar. Di dalam qanun yang memiliki 42 pasal itu, ikut menjelaskan tentang polisi hutan akan dibekali dengan senjata api.

Mantan Ketua Komisi II DPR Aceh, Nurzahri, mengatakan mempersenjatai polisi hutan sudah ada kewenangan di level nasional.

Tapi untuk Aceh, kewenangan itu selama masa konflik sudah dihilangkan. Kewenangan itu kini diatur dalam qanun.

“Jadi dalam qanun ini kita hidupkan lagi kewenangan tersebut, sehingga operasi-operasi di dalam hutan bisa menjadi lebih maksimal,” kata Nurzahri yang juga inisiator lahirnya qanun, saat dikonfirmasi, Senin (7/10).

Nurzahri mengaku, selama ini para pemburu liar dan pelaku kejahatan satwa tidak takut kepada polisi hutan, disebabkan mereka tidak mempunyai perangkat untuk melakukan penindakan.

“Dengan adanya senjata ini, mereka tentu bisa menertibkan para pelaku kejahatan satwa,” ujarnya.

Nurzahari menjelaskan, di dalam qanun hanya memunculkan kembali tentang polisi hutan dapat menggunakan senjata api. Sementara mekanisme penggunaannya tunduk pada undang-undang tentang penggunaan senjata api, dan juga peraturan Polri. ADVERTISEMENT

“Nanti teknis pengaturannya juga harus ada pengaturan khusus melalui peraturan gubernur. Tentunya pemerintah akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian sesuai aturan penggunaan senjata api, mekanismenya nanti diatur dalam peraturan gubernur,” ujarnya.

Pengaturan tentang penggunaan senjata api itu dijelaskan pada bagian Bab VII tentang Kelembagaan. Di sana terdapat empat pasal yang menjelaskan tentang teknis kewenangan dan pelaksanaannya.

BAB VII tentang Kelembagaan Pasal 19

(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban mengelola Satwa Liar dan habitatnya.

(2) Untuk melaksanakan kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh menunjuk Satuan Kerja Perangkat Aceh urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

(3) Kewenangan dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Lembaga Wali Nanggroe.

(4) Dalam pelaksanaan pengelolaan Satwa Liar, Wali Nanggroe Aceh melakukan fungsi koordinasi lintas kementerian/ lembaga terkait yang bekerja di Aceh.

Pasal 20 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Satwa Liar:

a. Pemerintah Aceh dapat menjalin kerjasama dengan lembaga non pemerintah;

b. Pemerintah Aceh membentuk dana perwalian;

c. Pemerintah Aceh membentuk petugas Pengamanan Hutan; dan

d. Pemerintah Aceh membentuk unit pengaduan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan dana perwalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 pada huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 22

(1) Tenaga Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 pada huruf c memiliki tugas dan fungsi:

a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan Satwa Liar beserta habitatnya;

b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas Satwa Liar dan habitatnya serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Satwa Liar.

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Pengamanan Hutan dalam rangka melaksanakan tugas tertentu dapat dibekali dengan perlengkapan lapangan dan senjata api. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.(*)